desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. desentralisasi dan otonomi daerah

Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa “ Negara. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam. There are two important things in discussing about regional autonomy in Indonesia. berkaitan dengan otonomi daerah nampaknya tidak pernah selesai (Bagir Manan, 1994: 1). 2. dan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization) atau otonomi khusus. Pasca otonomi daerah, kata Donal, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah. Tema desentralisasi atau otonomi daerah jika berhasil direalisasikan dipastikan akan berpengaruh pada semua dimensi danpranata-pranatasosial yang yang termasukduniapendidikan. REALISASI PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Diberikan keleluasaan daerah untuk menatanya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda Kewenangan daerah dalm konstruksi otonomi UU No. pemerintah daerah seperti ini lebih banyak memperoleh kewenangan devolutif daripada dekonsentratif. Pemilihan kepala. Keempat, membangun alternatifDengan demikian setalah mempelajari modul 4 ini pembaca diharapkan dapat memahami perkembangan konsep dan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mulai dari: 1. 3. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. otonomi daerah itu sendiri, yaitu kesiapan pemerintah dan aparatnya serta kesiapan warga negaranya. Jadi dengan adanya desentralisasi, di harapkan akan memberikan dampak positif pada pem-Sistem otonomi daerah yang diterapkan memberikan wewenang dan kebijakan pada pemerintah daerah. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi denganKumpulan Pertanyaan dan Jawaban Tentang Konsep Desentralisasi atau Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Selain kelebihan, berikut ini adalah kekurangan dari penerapan asas. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Si. Alisjahbana, Armida S. 32 and 33 of 2004. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. memperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. com 2 ; 3. 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan di Daerah. Dataset berikut menyajikan data jumlah alumni pelatihan kepemimpinan (pengawas, administrator dan nasional tingkat II) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Daerah (Puslatbang KDOD) berdasarkan kota asal. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan. ‟ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama „tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah. Menurut Wayang yang dikutip Syafrudin (19 84:4), mengatakan bahwa otonomi daerah adalah. sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan revisi pertama terjadi pada tahun 2004, dan revisi terbaru disetujui DPR dan. ekonomi dan politik di Indonesia dengan perbaikan kinerja di semua sektor. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008–2012 dengan. 20201. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, sehingga kami kelompok 1 dapat membuat makalah yang berisi “Desentralisasi dan Otonomi Daerah”. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya. Carolyn Teich Adams. Dan sebagai referensi, saya akan menggunakan penjelasan tentang desentralisasi fiskal dalam mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 1. Dalam kesempatan yang baik ini, penulis akan mengajak pembaca untuk lebih banyak mendalami mengenai apa saja yang menjadi perbedaan sentralisasi dan desentralisasi dalam otonomi daerah. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Di Bidang Politik, karena otonomi merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka otonomi daerah harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang partisipasi masyarakat didalam proses demokrasi. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Penulis Abdul Kholilq, M. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi (fused model). Kelima, konsep pemahaman desentralisasi dan. Di mana desentralisasi lebih ke arah proses pembentukan daerah otonom, sedangkan otonomi berkaitan dengan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom. 057. 4. SDM itu mencakup pegawai yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. 1 Pengertian dan Filosofi Secara formal, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan Daerah dapat Merata. oleh para pakar. Sri Hadiati WK (Lembaga Administrasi Negara) “Arah dan Startegi Kelembagaan Maritim” 3. sumber daya alam yang melimpah. Di mana desentralisasi lebih ke arah proses pembentukan daerah otonom, sedangkan otonomi berkaitan dengan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom. Andi Gadjong, Agussalim. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah. 22 Tahun 1999 dan. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini, di samping integrasi nasional, korupsi, partai politik, dan kohesi nasional. daerah, tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. (UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah) Proses Desentralisasi:Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia itu satu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. kepada pemerintah daerah. 3. Berdasarkan konsep desentralisasi dan atau otonomi daerah di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah wujud kemauan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Maryanov (1958) bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari. Otonomi daerah yang merobah paradigma pemerintahan dari pusat ke daerah juga telah mempengaruhi terhadap dunia pendidikan yang pada akhirnya telah dapat melahirkan tentang sebuah kebijakan yang berkaitan dengan otonomi pendidikan. 3 minutes. rangka mendukung kesuksesan otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah maka tingkat desentralisasi akan menjadi semakin tinggi. Memberikan penilaian. B. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pengimplementasiannya pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh dari harapan dengan kenyataan. Di satu sisi, pemerintah/pemerintah daerah diharapkan mampu menggenjot pembangunan ekonomi setelah realisasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 057. Jamaludin, SE, MAP Disusun Oleh : Kelompok 1 Muhammad Iqbal (218. Indonesia), karena kebanyakan para perumus kebijakan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah lebih suka menggunakan pendekatan thecompliance approach daripada the political approach. blogspot. SiMakalah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kewenangan dan Kelembagaan Daerah Pasca 1999 Oleh: Afina Zahra Fatharani 17/414922/SP/28049 Daud Arie Ristiyono 17/414923/SP/28050 Diaz. 2. diri bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungk-OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto) Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap 2. Pembahasan Model desentralisasi pemerin-tahan di Indonesia adalah model otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan me-ngurus kepentingan masyarakat setempat menurut. Bangsa Indonesia tengahJAKARTA — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Kamis (27/6) mengatakan otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah. Hal ini berdampak pada. Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya MaoliOka telah berbagi tentang permasalahan tentang sumber daya dan kemapuan daerah dalam otonomi daerah, namun alahkah baiknya kita mengetahui pengertin tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sediri supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi DaerahTitik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga. Kemungkinan kedua, mengacu pada argumen dasar restricted pluralism. IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT – DAERAH Oleh: Suryanto 3 Abstract The Implementation of decentralization policy in Indonesia has been entering the second stage of governance reform, i. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien, karena negara ini sangat besar tidak cukup satu pemimpin saja untuk mengatur daerah daerah yang ada di Indonesia. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangusng antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di daerah. XV / MPR / 1998. Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bentuk penerapan mengenai sistem ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. ekonomi dan politik di Indonesia dengan perbaikan kinerja di semua sektor. Smith. Dalam sejarahnya, desentralisasi di Indonesia bermula dari Tap MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian ke…Adapun berdasarkan UU No. 2) Praktek desentralisasi dari prespektif perbandingan di berbagai negara dengan sistem pemerintahan. Saat ini kita tinggal di Indonesia. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia dengan strategi pemekaran wilayah merupakan fenomena pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota, diharapkan mampu Tabel 1. Sumber: diolah dari Sri Djoharwinarlien dalam tulisan yang berjudul “Otonomi peluang atau beban daerah”. desentralisasi fiskal, dan teori pertumbuhan ekonomi desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan antara keuangan pusat dan daerah, bagi hasil sumber daya alam minyak bumi bagi perekonomian daerah, serta pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Hasil Penelitian • transfer yang dilakukan antara pemerintah pusat kepada daerahPada prinsipnya menurut Jimly Assyiddiqie, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah. KATA KUNCI: Harmonisasi, Kewenangan, Pemerintah Pusat Daerah PENDAHULUAN Kebijakan desentralisasi dengan. Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas tersebut, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi. Naiknya Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra pada tahun 2002 lalu merupakanRondinelli dan Nellis sebagaimana dikutip oleh Abdullah (2005:64), mendefinisikan desentralisasi administratif sebagai transfer tanggung jawab untuk merencanakan, memanajemen, menaikan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agennya kepada subordinat atau pemerintah daerah, badan semi otonom, perusahaan,. Kepastian hukum, dekonsentrasi dan desentralisasi C. Nasional. Berikut adalah. 057. net. Dampak Positif Otonomi Daerah daerah adalah asas otonomi dan asas Tugas Pembantuan, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pengertian otonomi daerah bahwa; Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Berikut kekurangan penerapan desentralisasi: Membuat struktur pemerintahan menjadi semakin kompleks sehingga memperumit koordinasi. com Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai ‘mandiri’. Kelima, berdasarkan UU No. **) 1 = Studi Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2000. anggareverfour • 1. Salah satu jenis sinergi yang dimaksud adalah dalam mengoptimalkan pertukaran dan. sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama „tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah. 1. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Radial Huda (Praktisi Maritim) “Penguatan Sektor Maritime” b. 13 Terbalik dengan pendekatan monolitik, pendekatan holistik dibangun atas asumsi dasar bahwa untuk dapat. 3089) Eri Trianti (218. Bandung: FE Universitas Padjadjaran, 2000. Hal ini lantaran kewenangan daerah dalam memungut pajak merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan sentralisasi pada. Sehubungan dengan itu, UU No 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu: a. 20201. Sistem desentralisasi lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai. Misalnya semua peraturan diberlakukan. 1. Otonomi daerah adalah dasar pelaksanaan otonomi daerah tertuang di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18 A dan 18 B. Otonomi Daerah. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. Menurut Undang-Undang No. Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. Si. Hubungan Diantara Demokrasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penyampaian hasil temuan dan analisisnya kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan kepada publik pada umumnya guna mendorong terjadinya perubahan yang. 3036) Taufik Alamsyah (218. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan 2 hal yang berkaitan erat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Abstract. 25 Tahun 1999 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentralisasi, dan perbantuan pada strata pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah. Desentralisasi sebagai sebuah model. Berikut bedanya dengan desentralisasi. otonomi daerah dan bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. Asas Desentralisasi Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan. Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : a. Lantas, apa itu desentralisasi fiskal? Definisi PENERAPAN otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. adjar. 116. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang,. Hal ini sangat berbeda dengan UU No. Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Kebijakan otonomi daerah memberikan dampak yang positif meskipun tidak dapat dipungkiri kebijakan ini masih. 23 Tahun 2014) 1. kepastian hukum; b. 20201. e. Perubahan kedua Pasal 18 Undang‑Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep dan Penerapannya B. Semangat yang dikembangkan dalam pendekatan monolitik tersebut lebih bersifat top-down, di mana pemerintah daerah dan masyarakat di daerah diposisikan semata-mata hanya sebagai objek dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 32 and 33 of 2004. Terutama bila bicara tentang pajak daerah. 4) kelebihan dan kelemahan dalam system desentralisasi, 5) Desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap keuangan pusat dan daerah. 1945 pasal 18 Ayat 1 dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah – daerah provinsi itu dibagi dalam daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah __ 71 4.